(0362) 21146
kominfosanti@bulelengkab.go.id
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Dinas Kominfosanti Ikuti Sosialisasi KPTDP: Siap Implementasikan Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos di Daerah

Admin kominfosanti | 27 Januari 2026 | 45 kali

Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) melaksanakan Sosialisasi Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial dilaksanakan pada Selasa (27/1) di Jakarta. Turut hadir secara daring, Dinas Kominfosanti yang diwakili oleh Kepala Bidang Tata Kelola SDM dan SPBE, Ngakan Gde Dwi Dharma Yudha, dan Pranata Komputer Ahli Pertama, Vany Adelia Putri.


Agenda utama pertemuan ini adalah membahas urgensi digitalisasi bansos berbasis Digital Public Infrastructure (DPI) guna mengatasi masalah akurasi data dan ketidakefisienan distribusi yang selama ini menghambat penurunan angka kemiskinan. Sistem ini mengintegrasikan Identitas Kependudukan Digital dan pertukaran data lintas instansi melalui Sistem Penargetan Nasional (SPN) untuk menciptakan proses penyaluran yang lebih transparan dan berpusat pada masyarakat.


Perluasan program ini akan mencakup 40 Kabupaten/Kota, belajar dari kesuksesan proyek percontohan di Banyuwangi yang berhasil melibatkan masyarakat melalui pendaftaran mandiri di Portal Perlinsos. Fokus utama piloting adalah menguji keandalan infrastruktur digital, mekanisme penargetan, serta kesiapan tata kelola di tingkat daerah sebelum diimplementasikan secara nasional. Kolaborasi antara pusat dan daerah menjadi kunci, di mana tim daerah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan teknis lapangan, penyediaan sumber daya, serta komunikasi publik.


Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Daerah diminta segera membentuk Tim Pelaksana Daerah yang melibatkan unsur sosial, kominfo, dukcapil, dan pengawasan. Keberhasilan langkah strategis ini sangat bergantung pada kesiapan DPI serta dukungan dari agen pendamping lapangan. Seluruh proses, mulai dari bimbingan teknis hingga registrasi, akan dipantau dan dievaluasi secara berkala sebagai bahan penyempurnaan kebijakan bantuan sosial nasional di masa depan.