Pemkab Buleleng Optimalkan Pengadaan Elektronik untuk Tingkatkan Akuntabilitas Anggaran
Pemerintah Kabupaten Buleleng mengadakan Sosialisasi penerapan Kartu Kredit Indonesia (KKI) melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) pada Lokapasar/Marketplace Katalog Elektronik Versi 6 yang dilaksanakan di Ruang Unit IV Kantor Bupati Buleleng, Senin (25/5). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemanfaatan sistem digital dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfosanti) Kabupaten Buleleng hadir dalam kegiatan tersebut yang diwakili oleh Sekretaris Dinas, Made Hadi Saputra, bersama Bendahara Pengeluaran, Arman Junianto.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Buleleng, I Made Suwitra Yadnya, menyampaikan bahwa seluruh pelaporan pengadaan barang dan jasa perlu dilakukan secara elektronik guna memastikan seluruh transaksi tercatat dengan baik dan akuntabel. Menurutnya, implementasi KKI melalui KKPD merupakan langkah strategis dalam mendukung percepatan transformasi digital, khususnya pada tata kelola pengadaan pemerintah.
Selain mampu mempermudah proses administrasi keuangan, sistem pembayaran non tunai juga dinilai dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
Sebagai upaya mendukung implementasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Buleleng menjalin kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali serta sejumlah marketplace lokal. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pengadaan digital yang lebih efektif dan terintegrasi di lingkungan pemerintah daerah.
Pelibatan marketplace lokal juga diharapkan memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Buleleng untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah. Dengan demikian, belanja daerah dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan dan perputaran ekonomi masyarakat lokal.
