Bali Jadi Perluasan Uji Coba Digitalisasi Bansos, Integrasi 27 Ribu Aplikasi Dikebut Menuju Oktober 2026
Pemerintah Republik Indonesia (RI) mempercepat agenda transformasi digital nasional dengan menetapkan Provinsi Bali sebagai lokasi perluasan uji coba digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) berbasis Digital Public Infrastructure (DPI). Kebijakan ini berjalan seiring percepatan integrasi sekitar 27 ribu aplikasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah ke dalam satu platform Government Technology (GovTech) berbasis kecerdasan buatan (AI) yang ditargetkan terimplementasi secara nasional pada Oktober 2026.
Agenda percepatan transformasi digital yang berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Kamis (26/2), turut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfosanti) Kabupaten Buleleng, Made Suharta
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital, Luhut Binsar Panjaitan, dalam paparannya menyampaikan bahwa perluasan ke Bali menjadi langkah strategis setelah uji coba awal di Banyuwangi. Pemerintah ingin memastikan sistem bansos digital benar-benar terintegrasi, akurat, dan siap diterapkan secara nasional.
Menurutnya, selama ini terdapat sekitar 27 ribu aplikasi yang tersebar di berbagai instansi pemerintah sehingga layanan publik belum berjalan optimal dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan maupun pemborosan anggaran. Seluruh aplikasi tersebut akan dilebur dalam satu sistem GovTech terintegrasi berbasis AI guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan efisien.
Dari hasil evaluasi di Banyuwangi, pemerintah telah memetakan berbagai persoalan teknis dan tata kelola sebagai bahan penyempurnaan sebelum implementasi diperluas. Pada April mendatang, pemerintah menargetkan peluncuran implementasi di sekitar 200 kabupaten/kota secara paralel. Sehingga saat peluncuran nasional Oktober 2026 nanti, ditargetkan 200 hingga 250 juta penduduk Indonesia telah terhubung dengan sistem digital pemerintahan yang terintegrasi.
Khusus di Bali, perluasan piloting mencakup delapan kabupaten dan satu kota dengan penekanan pada kesiapan infrastruktur, penyelarasan tahapan operasional, serta koordinasi lintas pemangku kepentingan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar pelaksanaan berjalan sesuai linimasa.
Selain integrasi aplikasi, digitalisasi bansos menjadi prioritas karena dinilai mampu meminimalkan kebocoran, memperkuat akurasi data penerima, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan kepada masyarakat kurang mampu.
Sementara itu, Gubernur Bali, Wayan Koster, menyatakan kesiapan daerahnya mendukung penuh kebijakan tersebut. Pemerintah Provinsi Bali siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan transformasi digital, termasuk dalam penyaluran bansos berbasis data terintegrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
