Pemkab Buleleng Perkuat Reformasi Birokrasi, Tiga Satuan Kerja Didorong Menuju ZI
Pemerintah Kabupaten Buleleng memperkuat reformasi birokrasi dengan mendorong tiga satuan kerja unggulan menuju Zona Integritas (ZI) dan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), yakni BKPSDM Kabupaten Buleleng, SMP Negeri 4 Singaraja, dan Puskesmas Buleleng 3.
Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Tim Zona Integritas Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Setda, Senin (13/4), dipimpin Kepala Bagian Organisasi Setda I Gusti Putu Ngurah Mastika. Rakor menjadi momentum konsolidasi untuk memperkuat arah pembangunan ZI ke depan melalui evaluasi hasil pembangunan ZI Tahun 2025 (LHE) agar perbaikan yang dilakukan semakin terukur dan berdampak nyata bagi pelayanan publik.
Rakor tersebut turut dihadiri Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Dinas Kominfosanti Kabupaten Buleleng, Gusde Mahardika, bersama staf operator layanan operasional Gde Krisna Raras Prianbawa serta terampil pranata humas Ida Ayu Ariani.
Kehadiran Kominfosanti dalam rakor ini menegaskan peran strategis pengelolaan dan layanan informasi publik dalam mendukung pembangunan ZI, khususnya melalui penguatan komunikasi publik yang terbuka, adaptif, dan mudah diakses masyarakat.
Pemkab Buleleng juga telah membentuk Tim Zona Integritas yang akan melakukan pembinaan intensif, pengawasan berkelanjutan, serta evaluasi berkala pada unit-unit prioritas. Sejumlah strategi unggulan disiapkan, mulai dari penanaman komitmen perubahan di seluruh lini organisasi, peningkatan kualitas layanan publik yang cepat dan transparan, mendorong inovasi program yang berdampak langsung bagi masyarakat, hingga optimalisasi komunikasi publik.
Fokus pembangunan ZI turut diarahkan pada sektor-sektor pelayanan strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat seperti pelayanan kesehatan, kependudukan, perizinan, pendidikan, dan ketenagakerjaan.
Melalui langkah ini, Pemkab Buleleng menunjukkan keseriusannya dalam membangun birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima demi menghadirkan pemerintahan yang semakin dipercaya masyarakat.
