(0362) 21146
kominfosanti@bulelengkab.go.id
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Kominfosanti Buleleng Ikuti Sosialisasi Pra-Evaluasi AKIP 2026, Perkuat Kinerja Berdampak bagi Masyarakat

Admin kominfosanti | 18 Mei 2026 | 39 kali

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfosanti) Kabupaten Buleleng melalui Fungsional Perencana Ahli Muda, Fransiskus Asisi Wawan Triyudawanto, mengikuti Sosialisasi Persiapan Pra-Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026 dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara daring melalui Zoom Meeting bertempat di Ruang Kabag Organisasi Setda Kab. Buleleng, Senin, (18/5).

Kegiatan ini menjadi langkah awal bagi perangkat daerah dalam mempersiapkan dokumen serta strategi menghadapi Pra-Evaluasi AKIP 2026, sekaligus memperkuat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang kini semakin berorientasi pada hasil dan dampak nyata bagi masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Analis Kebijakan Muda KemenPANRB, Canggih Hangga Wicaksono, selaku pemateri memaparkan sejumlah poin penting terkait arah evaluasi AKIP 2026. Instansi pemerintah diminta menyiapkan tiga dokumen utama, yakni Matriks Tindak Lanjut atas rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP 2025, laporan perubahan signifikan implementasi SAKIP, serta data enam indikator makro pembangunan bagi pemerintah daerah.

Adapun enam indikator makro yang menjadi perhatian dalam evaluasi meliputi pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, ketimpangan pendapatan (Gini Ratio), dan tingkat inflasi daerah.

Selain itu, KemenPANRB juga menekankan pentingnya empat pilar utama SAKIP 2026, yaitu perencanaan kinerja berbasis prinsip SMART, pengukuran kinerja berkelanjutan, pelaporan yang berorientasi outcome, dan evaluasi internal yang berkualitas.

Ia menambahkan, evaluasi AKIP tidak hanya berfokus pada pencapaian nilai administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memastikan penggunaan anggaran pemerintah mampu memberikan manfaat nyata dan terukur bagi masyarakat.