Diskominfosanti Ikuti Kick Off Meeting Evaluasi RB, SAKIP, dan ZI 2025
Admin kominfosanti | 01 Agustus 2025 | 475 kali
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik mengikuti kegiatan Kick Off Meeting Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Zona Integritas (ZI) Tahun 2025 yang diselenggarakan secara virtual oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) pada Jumat (1/8). Kegiatan ini diikuti melalui Zoom Meeting dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi KemenPANRB.
Kegiatan dibuka oleh pejabat KemenPANRB yang menekankan pentingnya evaluasi RB, SAKIP, dan ZI sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas birokrasi, penguatan akuntabilitas kinerja, dan pembangunan integritas aparatur. Evaluasi tahun 2025 difokuskan pada penyederhanaan birokrasi, inovasi pelayanan publik, serta penguatan budaya kerja ASN yang adaptif dan berintegritas.
Dalam sesi pembahasan Reformasi Birokrasi (RB), KemenPANRB menjelaskan arah kebijakan RB yang berbasis hasil (outcome), dengan pendekatan tematik dan fokus pada manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Sementara pada sesi Evaluasi SAKIP, dibahas pentingnya perbaikan kualitas dokumen perencanaan kinerja, pengukuran yang tepat sasaran, laporan kinerja (LAKIP) yang akuntabel, serta pemanfaatan anggaran yang efektif. Evaluasi dilakukan melalui dokumen evaluasi meja serta wawancara mendalam untuk memastikan kesesuaian laporan dengan pelaksanaan di lapangan.
Selanjutnya, pada sesi Evaluasi Zona Integritas (ZI), KemenPANRB menekankan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak hanya sebatas memuat dokumen, tetapi harus diwujudkan melalui perubahan nyata dalam budaya kerja, peningkatan integritas ASN, dan pelayanan publik yang bersih serta bebas dari korupsi.
Melalui kegiatan ini, diharapkan instansi pemerintah, termasuk di daerah, dapat memahami mekanisme evaluasi terbaru RB, SAKIP, dan ZI serta melakukan pembenahan secara berkelanjutan. Langkah ini penting untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, berintegritas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
