Dalam sambutannya, Kepala Bidang Statistik Dewa Made Puspa menyampaikan bahwa Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 mengatakan Pemerintah sangat membutuhan Data sebagai Dasar bagi Perencana, Pelaksanaan, dan Evaluasi serta Pengendalian Pembangunan di Indonesia, dan juga Peraturan Gubernur  Nomor 53 Tahun 2021 yang mengatur tentang Satu Data Tingkat Provinsi, dimana Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai Pembina Data serta Diskominfos Provinsi Bali sebagai Wali Data dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sebagai Produsen Data. Maka atas amanat dari regulasi ini bagaimana kita bisa segera mengimplementasikan dengan portal dan terintegrasi pada seluruh Kabupaten/Kota se Bali.

Selanjutnya dipaparkan oleh staf teknis untuk yang pertama langkah pengimplementasian di Kabupaten yang melakukan Duplikasi portal Bali Satu Data, serta langkah-langkah yang nanti perlu dilakukan kepada masing-masing produsen data di daerahnya, yang melakukan Duplikasi adalah Klungkung, Bangli, Tabanan, dan Jembrana. Selain daerah tersebut termasuk Buleleng melakukan integrasi sistem.

Di sesi berikut nya yaitu cara atau langkah-langkah integrasi sistem API dari Bali satu data kepada daerah yang hanya melakukan pengintegrasian, dimana portal yang dimiliki sudah jadi atau masih dalam proses pengerjaan. Untuk selanjutnya akan dikirimkan modul integrasi lebih lengkap agar dapat diselesaikan pengintegrasian sistemnya tersebut.