Bimtek Capacity Building Hari Kelima, Kominfosanti Pelajari Infrastruktur Jaringan e-Government

Kegiatan Bimtek Digital Government Capacity Building yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB RI bekerja sama dengan Ministry of the Interior and Safety (MOIS) Korea memasuki hari Kelima. Kegiatan yang diikuti oleh Kepala Dinas Dr. Drs. I Ketut Suweca, M.Si dan  didampingi Kasi Tata Kelola SPBE Ketut Devi Paradika, S.Kom. bertempat di Dinas Kominfosanti,  Kamis 19 November 2020.

Materi pembelajaran hari kelima berupa modul video yang dibawakan oleh Narasumber dari Seoul national University, Mr. WookJoon Sung, yang bertujuan agar peserta  bisa memahami pentingnya jaringan komputer sebagai infrastruktur yang sangat penting dalam membangun e-Government dan bisa memahami proses pembangunan jaringan e-Government di Korea dengan studi kasus Disaster And Safety Network atau Jaringan Pemulihan Bencana. Di samping itu, untuk mewujudkan e-Government diperlukan penerapan hal-hal teknis seperti :
- Komputerisasi terutama untuk urusan dan dokumen pemerintahan;
- Data (data center, data sharing, cloud data center)
- Jaringan komputer (jaringan skala national, jaringan pita lebar, IoT, 5G); dan
- Sistem hardware dan software ( perangkat lunak standar, autentikasi digital, cyber security).

Program komputerisasi untuk kegiatan administrasi di Korea baik untuk sektor publik maupun swasta dimulai pada tahun 1967. Kegiatan komputerisasi terdiri dari 2 master plan 5 tahunan, untuk tahap pertama (1978 - 1982) ditujukan untuk otomatisasi tugas-tugas unit dengan menggunakan komputer untuk pengolahan data, sedang tahap kedua (1983-1987) fokus untuk menghubungkan tiap tugas dalam sebuah jaringan komputer.

Proyek NBIS yang dimulai tahun 1980 s.d. 1990 terdiri dari beberapa sub sistem informasi yaitu untuk administrasi, keuangan, pendidikan dan penelitian, pertahanan, dan keamanan nasional. Sedangkan program informatisasi (1990 - 2000) bertujuan untuk membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi skala nasional untuk bisa menggunakan berbagai layanan dengan jalur pita lebar antara lain pendidikan jarak jauh, telemedicine, dan telecommuting.

Pada tahun 2004 pemerintah mulai menyusun sebuah Disaster Management System (sistem manajemen bencana) sebagai sebuah prioritas untuk mengurangi kerusakan dari bencana di mana nantinya semua unit terkait akan bisa merespon terhadap bencana secara kolektif dan bisa memberikan penanganan dengan baik. (TK SDM SPBE/Ketut Devi Paradika)