Diskominfosandi Ikuti Rakor TKPK Buleleng

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Buleleng yang telah terbentuk berdasarkan Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 dan diketuai oleh Wakil Bupati Buleleng, dr. I Nyoman Sutjidra, SpOG., pada hari Kamis (2/5) menyelenggarakan Rapat Koordinasi TKPK untuk perencanaan tahun 2020. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng yang menjadi bagian dari TKPK kabupaten Buleleng, diwakili oleh Sekretaris Dinas, I Ketut Yadnya, SH.
Dalam sambutannya, Ketua TKPK, yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Asisten Administrasi Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Setda Buleleng, Ni Made Rousmini, S.Sos., mengatakan bahwa kemiskinan yang terjadi bersifat multidimensional, begitu banyak yang menyebabkan masyarakat menjadi miskin. Untuk itu dibutuhkan komitmen bersama untuk dapat menanggulangi kemiskinan, sehingga diharapkan terbangun koordinasi yang baik antar instansi pemerintah maupun stakeholder yang berkompeten di dalamnya. Karena penanggulangan kemiskinan ini tidak akan dapat berjalan dengan baik jika dilakukan secara parsial, sehingga diperlukan perencanaan yang tepat dan evaluasi yang simultan untuk memastikan program kegiatan berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
Sekretaris TKPK yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Buleleng, Ir. Nyoman Genep, MT., dalam pemaparannya mengatakan bahwa terdapat 5 rancangan prioritas penanggulangan kemiskinan tahun 2020, yaitu: Peningkatan peran dan fungsi TKPK Kabupaten Buleleng, Penyempurnaan Basis Data Terpadu (BDT) PPFM 2017 – TNP2K/ Kemensos, Peningkatan alokasi anggaran dan perluasan cakupan sasaran program penerima manfaat, Mendorong singkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan desa yang pro poor, serta Meningkatkan keterlibatan pemerintah, dunia usaha, dan stake holder lainnya. Untuk itu diperlukan koordinasi yang kuat antar seluruh anggota TKPK.
Selain pemaparan Bappeda Litbang, dalam rapat tersebut disuguhkan juga paparan dari beberapa instansi pemerintah, yaitu: Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Setelah pemapara keempat dinas tersebut, dilanjutkan dengan diskusi terbuka kpeda semua peserta rapat. (wan-sekretariat)