Menambah Wawasan Pelayanan Publik Kominfosandi Buleleng Ikuti Bimtek PPID

Dinas Kominfo Statistik Provinsi Bali menggelar Bimtek PPID, Rabu 14/11 di Dinas Kominfos Provinsi Bali.
Bimtek dibuka Kepala Bidang Pengelolaan Informasi (Drs. I Gusti Ngurah Bagus Kresno Dwi Poyono mewakili Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Hadir sebagai narasumber adalah OMBUDSMAN RI Perwakilan RI Dani Marsa Ariaputri (Asisten Pratama Bidang Pencegahan) dan Dewa Ayu Trismayuni (Asisten Pemeriksa Laporan). Sebagai
Peserta Bimtek PPID terdiri dari perwakilan OPD Pemprov Bali juga diikuti Diskominfo Kab/Kota di Bali sementara Dinas Kominfosandi Buleleng dihadiri Kabid PKP Cok Adithya WP ,S. Sos bersama admin pengelola web PPID Hardyanto Suwandi, A.Md, Ni Luh Maherni SE, IGusti Ayu Mirayani A.Md

Dijelaskan oleh narasumber, peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilakukan melalui penyelesaian pengaduan yang cepat dari penyedia layanan dalam hal ini instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah. Segala bentuk kritik maupun aduan yang disampaikan masyarakat pada suatu instansi merupakan sebuah koreksi untuk perbaikan pelayanan itu sendiri ke depannya. 

Di era revolusi 4.0 dimana teknologi digital dan internet digunakan dengan sangat masif disemua aspek kehidupan. Hal ini membuat setiap orang bisa mendapatkan informasi dengan sangat mudah dan cepat. PPID sebagai garda terdepan terkait pelayanan publik harus berinovasi dan menggunakan teknologinya sehingga tercipta layanan publik yang akurat, cepat, dengan biaya murah.

Agar kualitas pelayanan publik semakin baik, para penyedia pelayanan harus menangani serta menindaklanjuti segala bentuk aduan dari masyarakat. Masyarakat berhak mendapatkan informasi pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dalam porsinya aktor dari target pemenuhan kepentingan oleh pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat berhak menggunakan media pengaduan jika kineja pemerintah tidak sesuai dengan harapannya. Paradigma pengaduan saat ini telah bergeser menjadi sebuah kebutuhan bagi instansi pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk itu pemerintah membutuhkan strategi penanganan pengaduan dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Tujuannya adalah sebagai informasi kebijakan proses pelaksanaan perbaikan pelayanan publik melalui pengelolaan pengaduan. Dan bermanfaat dalam membuka wawasan bahwa pemerintah telah banyak berusaha untuk merubah paradigma layanan publik.