Diskominfosanti hadiri Rakor Pengendalian Inflasi Daerah

Bertempat di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Buleleng, dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementrian Dalam Negeri secara virtual dipimpin Sekjen Kementrian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, Selasa (3/9).

Rapat Koordinasi  dipimpin oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam  Negeri, Kementrian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo serta dihadiri oleh unsur dari Kementrian PUTR, Kementrian Perhubungan, Kemenko Perekonomian, Deputi Perekonomian Kantor Staf Presiden, Kementan, Badan Pangan Nasional dan Kepala Daerah Prov/Kab/Kota se-Indonesia baik secara offline maupun daring. Pemerintah Kabupaten Buleleng diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng, Made Rousmini dan didampingi oleh perwakilan Forkopimda Buleleng, serta OPD terkait. Dari Dinas Kominfosanti Buleleng, hadir Kepala Bidang Persandian dan Statistik,  Komang Ery Marta Pariata, ST.

Dalam penyampaian dari BPS Pusat Direktur disampaikan bahwa pengendalian inflasi tahun 2024 berpegang pada 4K yaitu : Keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif, jika dalam implementasi 4K ini dapat berjalan dgn baik  inflasi akan dpt terkendali, dimana posisi inflasi nasional pada Agustus 2024 year on year di angka 2,12 %. Buleleng atau Singaraja mengalami Deflasi di angka -0,18% month-to-month.

Penyumbang inflasi adalah cabe merah, cabe rawit dan beras. Beberapa tindak lanjut dlm pengendalian inflasi adalah :

a. Peningkatan produksi pangan

b. Akseperasi penerapan teknologi.

c. Menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah

d. Memutahirkan sistem dan infrastruktur logistik.

e. Memperkuat sinergi dan koordinasi antar daerah.

f.  Memanfaatkan para champion produk untuk bekerja sama menjadi distributor kepada daerah yang      kekurangan pasokan

Dalam rakor kali ini dilakukan diskusi panel dari berbagai narasumber. Narasumber yang melakukan pemaparan dalam diskusi ini adalah unsur dari BPS Pusat, Kemendagri, Kemendag, Kemenhub, Bapanas, Kejaksaan Agung, Satgas Pangan Polri, dan Kementan.