Dalam sosialisasi itu, dijelaskan bahwa perlu adanya keterbukaan saat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, undang-undang itu dapat fijafikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik demi mewujudkan serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan negara.

Selain melakukan sosialisasi, Komisi Informasi juga melakukan pengecekan terkait sarana dan pra sarana penunjang Keterbukaan Informasi Publik, seperti adanya ruangan pelayanan informasi, meja pelayanan informasi, prosedur permohonan informasi publik, tata cara pemeriksaan akurasi informasi publik yang disampaikan kepada publik, alur keberatan atas pelayanan informasi dan maklumat pelayanan informasi publik. Sehingga dengan adanya Keterbukaan Informasi Publik tersebut dapat mewujudkan Good Governance dan dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Turut hadir pada kegiatan ini, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali, Ketua dan wakil Komisi Informasi Provinsi Bali beserta jajaran, Sekretaris Kominfosanti didampingi Pranata Humas Substansi Layanan Informasi Publik.