Profil PPID Pelaksana
A. PROFIL SINGKAT PPID PELAKSANA
Memperoleh informasi merupakan
hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya,
serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Keterbukaan informasi publik
merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang
transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik
menuntut badan publik untuk menyediakan informasi secara terbuka serta
memberikan pelayanan informasi yang mudah, cepat, tepat, dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi landasan hukum
dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Undang-undang tersebut
memberikan jaminan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi sekaligus
mengatur kewajiban badan publik dalam menyediakan dan memberikan pelayanan informasi
publik. Pelaksanaan standar layanan informasi publik selanjutnya diperkuat
melalui Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan
Informasi Publik.
Sejalan dengan amanat tersebut, Dinas
Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng sebagai
perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng melaksanakan
fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dalam
mendukung penyelenggaraan pelayanan informasi publik.
PPID Pelaksana Dinas Kominfosanti merupakan bagian dari sistem pelayanan informasi publik Pemerintah Kabupaten Buleleng yang melaksanakan pengelolaan informasi di lingkungan Dinas Kominfosanti serta berkoordinasi dengan PPID Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam penyediaan, pengelolaan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi publik.
Pembentukan dan Susunan Keanggotaan PPID Pelaksana Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Nomor 500.12.18.1/04/PLIP.KOMINFOSANTI/I/2026 tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng. Lampiran SK (unduh disini)
B. STRUKTUR ORGANISASI
Struktur Organisasi PPID Pelaksana Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng
C. VISI DAN MISI
Visi
Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang prima melalui transparansi informasi publik dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Misi
1. Menyediakan
informasi publik secara responsif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya
2. Membangun dan
mengembangkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas
3. Meningkatkan dan
mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
4. Mewujudkan keterbukaan informasi Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan cara sederhana.
TUGAS
• Tanggungjawab
1. Atasan PPID bertanggungjawab membangun dan mengembangkan sistem layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik, menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik, serta mewakili Badan Publik dalam hal terjadi sengketa informasi.
2. PPID bertanggungjawab melaksanakan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di Badan Publik.
3. PPID Pelaksana bertanggungjawab membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di masing-masing unit kerja/satuan kerja/unit organisasi/organisasi perangkat daerah/sebutan lainnya.
4. Tim Pertimbangan bertanggungjawab membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan.
5. Petugas Pelayanan Informasi Publik bertanggungjawab menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.
• Tugas dan Wewenang
1. Atasan PPID
A) Atasan PPID, bertugas:
1. menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;
2. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
3. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
4. mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
5. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.
B) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Atasan PPID berwenang:
1. menetapkan dan mengangkat PPID dan PPID Pelaksana;
2. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
4. menunjuk PPID untuk mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
5. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
2. PPID
A) PPID bertugas:
1. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
4. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
5. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
7. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
8. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
9. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
10. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi
B) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, PPID berwenang:
1. menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
3. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
4. meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
5. menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
6. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;
7. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
8. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
3. PPID Pelaksana
A) PPID Pelaksana bertugas:
1. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
2. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
3. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
4. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
5. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh public
B) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, PPID Pelaksana berwenang:
1. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
2. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
3. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.
