Strategi Baru Tekan Kemiskinan, Buleleng Matangkan RPKD 2025–2029
Pemerintah Kabupaten Buleleng menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, sebuah forum penting untuk merumuskan strategi baru menekan angka kemiskinan.
Rapat dipimpin Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna, yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Hadir Ketua TP PKK Ny. Wardhany Sutjidra, Sekda Gede Suyasa, jajaran asisten, hingga perwakilan organisasi perangkat daerah. Sekretaris Dinas Kominfosanti, Luh Putu Adi Ariwati, turut hadir memberi dukungan pada upaya penanggulangan kemiskinan lintas sektor ini.
Kepala Bappeda sekaligus Sekretaris TKPK, Reika Nurhaeni, membuka rapat dengan laporan tentang penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029. Dokumen ini akan menjadi acuan lintas sektor dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Buleleng.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan di Buleleng tiga tahun terakhir. Dari 6,21 persen pada 2022, turun menjadi 5,39 persen di 2024. Angka itu menjadi modal kuat pemerintah daerah untuk melanjutkan langkah lebih konkret.
“Meski wilayah dan jumlah penduduk Buleleng paling besar di Bali, capaian ini menunjukkan perbaikan ekonomi, inflasi yang terkendali, dan pertumbuhan yang positif. Ke depan, program penanggulangan kemiskinan harus berbasis data valid, melibatkan pendekatan makro dan mikro, serta tepat sasaran,” ujar Wabup Supriatna.
Luh Putu Adi Ariwati menilai kehadiran Diskominfosanti dalam forum ini krusial untuk memastikan hasil Rakor dapat tersampaikan secara transparan kepada publik.
