Tingkatkan Layanan Publik, Dinas Kominfos Provinsi Bali Gelar Bimbingan Teknis Terpadu SP4N-LAPOR dan PPID Tahun 2025
Selasa (11/3), Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, Gusde Mahardika didampingi staf Gde Krisna Raras Prianbawa dan Ida Ayu Putu Ariani mengikuti Bimbingan Teknis Terpadu SP4N-LAPOR dan PPID Tahun 2025 yang dilaksanakan secara virtual, dengan mengusung tema "Sinergitas Layanan Publik Pengaduan dan PPID Terpadu, Cepat, Tepat, Akurat, dan Terbuka"
Bimtek yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Drs. Dewa Made Indra, M.Si ini didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Ir. Gede Pramana, ST., MT, juga menghadirkan 2 narasumber, yang pertama dari Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali, Ni Nyoman Sri Widhiyanti dan dari Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali, Dewa Nyoman Suardana.
Dalam paparannya, Sri Widhiyanti menyampaikan terkait strategi pengembangan SP4N-LAPOR!, Integrasi SP4N-LAPOR! dengan SIMPeL Ombudsman serta respon tindak lanjut terhadap laporan yang masuk di masing-masing OPD yang menangani, sehingga laporan dapat ditindaklanjuti tepat waktu dan respon jawaban yang diberikan berkualitas.
Selanjutnya, Dewa Suardana dari KI Provinsi Bali, menjelaskan beberapa point tentang tugas dan wewenang PPID, pelaksanaan Evaluasi Monev KIP 2024, strategi dalam Monev KIP 2025, serta bagaimana informasi yang tersedia dapat berkualitas, cepat, tepat waktu, cara sederhana, biaya ringan utuh dan akurat.
Tidak hanya itu, Dewa Suardana juga mengapresiasi positif website Singa Pinter yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persanidan dan Statistik Kabupaten Buleleng, dimana website ini mengintegrasikan berbagai aplikasi layanan publik dalam satu portal sehingga dapat mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik secara online.
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dalam pengelolaan pengaduan masyarakat serta keterbukaaan informasi publik secara efektif dan terintegrasi. Sehingga harapannya setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat serta pengelolaan informasi publik dilakukan secara terbuka dan profesional.
