Kominfosanti Buleleng Hadiri Evaluasi Produk Hukum Daerah, Dukung Perencanaan Regulasi Tahun 2027
Pemerintah Kabupaten Buleleng terus mendorong peningkatan kualitas pembentukan produk hukum daerah melalui evaluasi penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) Tahun 2026, sekaligus mematangkan perencanaan pembentukan produk hukum daerah Tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat RJ Bupati Buleleng, Jumat (13/11).
Dalam kegiatan tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfosanti) Kabupaten Buleleng turut hadir diwakili oleh Sekretaris Dinas, Made Hadi Saputra. Kehadiran Kominfosanti merupakan bentuk partisipasi perangkat daerah dalam mengikuti evaluasi sekaligus mendukung perencanaan pembentukan produk hukum daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
Kegiatan dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Buleleng, Putu Ariadi Pribadi. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya kesiapan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mengusulkan rancangan produk hukum daerah agar proses pembentukan regulasi pada tahun 2027 dapat berjalan lebih efektif dan tepat waktu.
Asisten Ariadi menyampaikan bahwa setiap usulan rancangan Perda maupun Perbup harus didasarkan pada kebutuhan dan urgensi yang jelas. OPD selaku pemrakarsa juga diminta mempersiapkan kelengkapan administrasi dan substansi, termasuk naskah akademik, materi muatan, serta memastikan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Ia turut menyoroti pentingnya koordinasi antara OPD pemrakarsa dengan Bagian Hukum serta pihak terkait lainnya. Setiap hasil evaluasi dan koreksi terhadap rancangan regulasi diharapkan segera ditindaklanjuti agar tidak menghambat tahapan pembahasan. Selain itu, pimpinan OPD diminta memahami secara menyeluruh materi rancangan peraturan yang diajukan sehingga dapat memberikan penjelasan dalam tahapan pemaparan kepada pimpinan daerah.
Lebih lanjut, proses pembentukan produk hukum daerah juga harus melalui tahapan konsultasi teknis dengan OPD terkait di tingkat provinsi serta harmonisasi bersama Kementerian Hukum. Seluruh tahapan tersebut diperlukan untuk memastikan substansi regulasi sesuai dengan ketentuan hukum dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Melalui kegiatan evaluasi ini, diharapkan terbangun koordinasi dan sinergi yang lebih optimal antara OPD pemrakarsa, Bagian Hukum, serta seluruh pihak terkait. Dengan perencanaan yang matang dan kesiapan materi sejak awal, pembentukan Perda dan Perbup Kabupaten Buleleng Tahun 2027 diharapkan dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan menghasilkan regulasi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.
