Perkuat Pengawasan Keuangan Daerah, Pemkab Buleleng Selenggarakan Workshop Strategi Pengendalian Fraud
Sebagai tindak lanjut dari program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng menyelenggarakan workshop bertema "Strategi Pengendalian Kecurangan (Fraud) di Lingkup Pemkab Buleleng". Acara ini berlangsung di Gedung Laksmi Graha dan dihadiri oleh jajaran penting, termasuk Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosanti) Kabupaten Buleleng, Ketut Suwarmawan, serta Sekretaris Dinas, Luh Putu Adi Ariwati.
Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa, yang hadir mewakili Bupati, menekankan pentingnya penguatan pengawasan dan deteksi dini untuk mencegah penyimpangan dan kecurangan dalam pelaksanaan program pemerintah. Hal tersebut disampaikannya saat kegiatan penandatanganan Internal Audit Charter dan workshop Strategi Pengendalian Fraud. "Pengawasan harus menjadi alat pencegahan sejak awal, bukan sekadar beban di akhir," tegas Suyasa.
Pemkab Buleleng menunjukkan komitmennya dalam pencegahan korupsi dengan mengalokasikan 0,5% dari belanja daerah untuk memperkuat Inspektorat, sejalan dengan arahan KPK dan Inspektorat Provinsi. Langkah konkret lainnya adalah penambahan 40 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) auditor tahun ini, sehingga total auditor menjadi hampir 70 orang dan mendekati target ideal.
Peningkatan jumlah auditor ini memungkinkan cakupan pengawasan yang lebih luas, meliputi 129 desa, 19 kelurahan, dan 36 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, Pemkab Buleleng juga telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 8 Tahun 2025 sebagai pedoman pengendalian kecurangan di seluruh perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Inspektur Buleleng, I Putu Karuna, menegaskan bahwa Internal Audit Charter akan menjadi landasan pengawasan yang objektif dan profesional. Workshop ini menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bali, Polres Buleleng, dan Kejaksaan Negeri Singaraja. Peserta yang hadir mencakup jajaran DPRD, Kepala OPD, Camat, dan Direktur BUMD.
