(0362) 21146
kominfosanti@bulelengkab.go.id
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Komisi Informasi Provinsi Bali Bersama Undiksha dan Diskominfosanti Gelar Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik

Admin kominfosanti | 29 Agustus 2025 | 27 kali

Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali bekerjasama dengan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) serta Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosanti) Kabupaten Buleleng menggelar kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dengan tema “Menyebarluaskan Informasi Publik Berkualitas Sesuai Perkembangan Teknologi dan Komunikasi Secara Elektronik Ataupun Non Elektronik”, bertempat di Ruang Auditorium Balingkang, Kampus Tengah Undiksha, Jumat (29/8).


Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor III Undiksha, I Ketut Sudiana, dan dihadiri oleh peserta dari Pemerintah Desa se-Kabupaten Buleleng serta sejumlah mahasiswa Undiksha.


Sekretaris Diskominfosanti Kabupaten Buleleng, Luh Putu Adi Ariwati, hadir mewakili Kepala Dinas dengan membacakan sambutan sekaligus menjadi narasumber. Dalam pemaparannya, beliau menyampaikan materi tentang strategi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa/Kelurahan di era digital guna mewujudkan penyebaran informasi publik yang berkualitas.


Selain itu, hadir pula narasumber dari Forum Keterbukaan Informasi Publik (ForKIP) Bali, Ngakan Made Giriyasa, yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai prioritas utama. Materi lain juga disampaikan oleh perwakilan Bank BPD Bali Cabang Singaraja, Ni Putu Vira Diah Nathania, yang membawakan topik mengenai perlindungan data pribadi di tengah perkembangan teknologi informasi.


Dalam rangkaian pemaparan, ditegaskan beberapa poin penting, antara lain:

1. Setiap orang memiliki hak untuk mengelola informasi publik. Informasi publik yang berkualitas adalah informasi yang akuntabel, relevan, serta dapat dipertanggungjawabkan, baik disebarkan melalui media elektronik maupun non-elektronik.

2. Keterbukaan informasi publik merupakan prioritas dalam mendukung transparansi pemerintahan.

3. Tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan implementasi keterbukaan informasi di lapangan serta sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan.


Sebagai penutup acara, Bank BPD Bali menyerahkan souvenir kepada peserta yang aktif berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.


Melalui kegiatan ini, diharapkan aparatur desa, mahasiswa, serta masyarakat umum semakin memahami pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai wujud akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan informasi yang berkualitas.