Diskominfosanti Kab. Buleleng Ikuti Webinar Sandikamimania Series #66: "Cybersecurity in Digital Government: SPBE vs PEMDI"

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosanti) Kabupaten Buleleng terus meningkatkan kapasitas dalam bidang keamanan siber dan persandian pemerintah digital. Hal ini diwujudkan melalui partisipasi dalam kegiatan Webinar Sandikamimania Series #66 yang bertajuk "Cybersecurity in Digital Government: SPBE vs PEMDI" pada hari Rabu (26/11).

Diskominfosanti Kabupaten Buleleng diwakili oleh Staf Bidang Persandian dan Statistik, Kadek Dedi Kerta Sujaya dan Komang Alit Suarjaya, mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat ini secara daring.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, A’Mas Adi Komar, S.STP., M.Tr.A.P., yang sekaligus membuka acara. Dalam sambutannya, beliau menekankan bahwa transformasi digital telah terjadi begitu cepat di berbagai sektor, membuat masyarakat dan instansi sangat bergantung pada layanan digital.

Perkembangan teknologi seperti AI, big data, dan cloud computing mendorong revolusi digital, namun pada saat yang sama, hal ini juga membuka tantangan baru terkait keamanan siber dalam konteks Pemerintahan Digital.

Webinar dilanjutkan dengan pemaparan materi mendalam oleh dua narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN): A'mas, S.ST., ISMS LA. (Sandiman Madya pada BSSN), membawakan materi tentang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Digital, dan Aris Munandar, S.ST.MP, CISA, CCSP, LA-27001 (Manggala Informatika Ahli Muda pada BSSN), menyampaikan materi mengenai Transformasi audit keamanan SPBE menjadi audit keamanan Pemerintah Digital (SPBE 2.0). 

Partisipasi dalam webinar ini sangat penting bagi Diskominfosanti Kab. Buleleng untuk memperoleh pengetahuan terkini mengenai standar dan praktik terbaik dalam mengamankan sistem pemerintahan, khususnya dalam menghadapi era Pemerintah Digital (PEMDI) yang merupakan pengembangan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang aman dan berintegritas digital.