Pemkab Buleleng Dorong Kajian Kepuasan Masyarakat Jadi Dasar Kebijakan Berbasis Data
Pemerintah Kabupaten Buleleng terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan melalui kebijakan yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut ditegaskan Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Buleleng, Drs. Gede Sugiartha Widiada, M.Si., saat membuka Sidang Tim Pengendali Mutu (TPM) Pembahasan Laporan Awal/Pendahuluan Penyusunan Kajian Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2026, di Ruang Rapat BRIDA Buleleng, Selasa (8/9).
Sidang TPM ini diikuti oleh Dinas Kominfosanti Buleleng yang dihadiri langsung Perencana Ahli Muda Dinas Kominfosanti Kabupaten Buleleng, Fransiskus Asisi Wawan Triyudawanto, ST,M.Kom bersama unsur perangkat daerah terkait, camat se-Kabupaten Buleleng, perguruan tinggi, Tim Pengendali Mutu Kelitbangan, tim pelaksana/tenaga ahli, serta tim teknis dan pengawas penyusunan kajian. Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan proses kajian berjalan secara berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam arahannya, Gede Sugiartha menekankan bahwa kajian kepuasan masyarakat bukan sekadar untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat saat ini, tetapi menjadi cermin objektif sekaligus kompas bagi pemerintah dalam memperbaiki kinerja dari tahun ke tahun.
Menurutnya, kajian tahun 2026 merupakan kelanjutan dari kajian tahun 2025. Jika Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) lebih berfokus pada kualitas pelayanan publik, kajian ini memiliki cakupan yang lebih luas, meliputi pelayanan, pembangunan, infrastruktur, kondisi sosial ekonomi, hingga berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat.
Gede Sugiartha juga menyampaikan, hasil kajian tahun 2025 menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng berada pada angka 81,00 dengan kategori baik. Meski demikian, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian, khususnya sektor kesehatan, ekonomi, dan pembangunan infrastruktur.
Karena itu, ia berharap kajian tahun 2026 mampu memberikan gambaran perkembangan kepuasan masyarakat dari tahun ke tahun sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
