Diskominfosanti hadiri Rakor Pengendalian Inflasi Daerah
Senin (4/9) bertempat di Ruang Rapat Lobby Kantor Bupati Buleleng. Dilaksnakan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementrian Dalam Negeri secara virtual dipimpin langsung Mentri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Rakor dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng, dan didampingi oleh perwakilan Forkopimda Buleleng dan OPD terkait. Hadir Dari Kominfosanti, Kabid Persandian dan Statistik.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian, Indonesia saat ini masih sangat setabil dalam mengendalikan inflasi dibandingkan negara-negara lain, ini merupakan hasil kerja keras kita semua dilapangan dan melalui rakor inflasi ini kita bisa melihat kondisi inflasi di daerah. Dengan tingkat inflasi dari tahun ke tahun per Agustus 2023 sebesar 3,27%. Ditegaskan Tito, kunci pengendalian inflasi adalah pengelolaan stok dan monitoring, jika terjadi kekurangan di Daerah maka Pusat bisa lakukan intervensi dengan cepat, terutama di Beras dan Bahan Bakar Minyak.
Narasumber selanjutnya dari Plt Kepala BPS Pusat memaparkan tingkat inflasi masih disumbangkan oleh Daging ayam ras, telur ayam ras, cabe dan bawang merah. Yang perlu diperhatikan merangkaknya harga Beras yang di akibatkan oleh musim panas el nino, dan juga masuk ke tahun politik permintaan beras untuk bantuan kontestan politik akan meningkat.
Selanjutnya dari Ketua OJK Nasional, mengingatkan dan memperingatkan pemerintah daerah untuk mewujudkan Tim TPKAD untuk bisa meningkatkan penggunaan jasa keuangan resmi bagi masyarakat, dengan literasi jasa keuangan. Tujuannya juga masyarakat menghindari penggunaan rentenir, dll.
Yang perlu diketahui pula, dari Direktur Pertamina, memaparkan telah berupaya untuk mengoptimalkan stok, terutama Solar yang bahannya tidak inport, dan gas elpiji perlu dilakukan pengontrolan dan intervensi di daerah, yang memicu kenaikan adalah setelah gas tersebut keluar dari pangkalan ke pengecer, jika angka di eceran melebihi batas itu yang bisa membuat inflasi meningkat lagi. Peran pemerintah daerah diperlukan.
Narasumber terakhir dari Deputi Ketersediaan Pangan, Badan Pangan Nasional, Bapak Gusti Ketut Astawa, memaparkan stok beras memang saat ini masih aman di 1,5 juta Ton, tetapi seperti disampaikan di awal ada kontestasi politik perlu diwaspadai. Jadi sesuai pesan Presiden kepada Pemerintah Daerah bisa menggunakan APBD untuk intervensi harga beras jika merangkak naik.
Kegiatan Rakor di tutup oleh mendagri, dan mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk terus menjaga tingkat inflasi sesuai dengan data-data yang telah dipaparkan tadi.
