Optimalisasi Transaksi Nontunai, Kominfosanti Buleleng Dukung Penguatan Transparansi Belanja Daerah

Pemerintah Kabupaten Buleleng terus mendorong transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah melalui optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan peluncuran platform KILAT Denbukit. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi transaksi pemerintah, memperkuat transparansi penggunaan anggaran, serta memperluas peluang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal untuk terlibat dalam ekosistem transaksi nontunai.

Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan High Level Meeting Implementasi dan Evaluasi Penggunaan Kartu Kredit Indonesia sekaligus peluncuran KILAT Denbukit yang berlangsung pada Rabu (14/10) bertempat di Lovina Haven Boutique Resort. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfosanti) Kabupaten Buleleng, Made Suharta, didampingi Bendahara Pengeluaran, Arman Julianto, sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan digitalisasi dan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

Dalam laporannya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Buleleng, Made Pasda Gunawan, S.Sos., M.A.P., menyampaikan bahwa penggunaan KKI masih perlu dioptimalkan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan badan usaha milik daerah (BUMD). Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan penguatan integrasi sistem, kesiapan sumber daya manusia, serta dukungan perbankan dan pelaku usaha agar transaksi nontunai dapat berjalan secara efektif.

Pemanfaatan KKI yang didukung platform digital diharapkan mampu menyederhanakan proses belanja pemerintah, mulai dari pengajuan transaksi, pembayaran, hingga pertanggungjawaban. Dengan sistem yang semakin terintegrasi, pengelolaan belanja daerah diharapkan menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah dievaluasi.

Sementara itu, Bupati Buleleng, dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG., menegaskan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, penggunaan KKI memungkinkan transaksi dilakukan secara nontunai sehingga proses pembayaran menjadi lebih praktis sekaligus mendukung pengawasan terhadap penggunaan anggaran pemerintah. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya mempermudah proses administrasi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Bupati Sutjidra juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, penyedia barang dan jasa, serta pelaku UMKM dalam mendukung keberhasilan implementasi transaksi nontunai. Ketersediaan platform digital perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia dan dukungan merchant agar sistem pembayaran dapat dimanfaatkan secara optimal.

Keterlibatan UMKM lokal dalam ekosistem pembayaran digital turut menjadi perhatian. Semakin luasnya penerimaan transaksi nontunai diharapkan dapat membuka kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus meningkatkan daya saing di tengah perkembangan ekonomi digital.

Melalui optimalisasi KKI dan pemanfaatan KILAT Denbukit, Pemerintah Kabupaten Buleleng berkomitmen memperkuat pengelolaan keuangan daerah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan, tetapi juga memastikan penggunaan anggaran memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Buleleng.