Dalam sambutannya saat, Asisten 3 Setda Kab. Buleleng menekankan pentingnya data yang akurat, mutakhir, dan terpadu sebagai dasar kebijakan yang tepat sasaran dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah.

Asisten Sugiartha juga menyoroti terkait keberhasilan Forum Satu Data Daerah Kabupaten Buleleng yang telah diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 49 Tahun 2022, dimana forum ini telah menghasilkan kesepakatan data terintegrasi yang dipublikasikan secara tepat waktu dan tepat sasaran.

Beliau juga mengumumkan capaian positif Kabupaten Buleleng dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2024. Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Daerah ini mencapai 2,62 atau masuk kategori “Baik”, meningkat dari tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Kominfosanti Kabupaten Buleleng, Ketut Suwarmawan yang turut hadir secara luring bersama beberapa perwakilan OPD terkait, juga didampingi oleh Kepala Bidang (Kabid) Persandian dan Statistik, Komang Ery Marta Pariata.

Sementara itu, menurut Kepala BPS Singaraja Made Bimbo Abdi Suardika, forum ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar instansi dalam menyusun data yang akurat dan terpadu guna mendukung kebijakan pembangunan daerah. Penyusunan DDA 2025 menjadi langkah strategis dalam menyediakan basis data yang dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan program kerja di berbagai sektor. 

Diterangkan olehnya, dalam forum ini BPS Kabupaten Buleleng juga meluncurkan program inovatif bertajuk Bima Sakti atau Pembinaan Marathon Masyarakat Statistik. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas data statistik di tingkat pemerintah daerah melalui pembinaan sektoral yang berfokus pada lima aspek utama yakni Prinsip Satu Data Indonesia, Kualitas Data, Proses Bisnis Statistik, Kelembagaan, dan Sistem Statistik Nasional (SSN).

Selain itu, pada kesempatan ini juga dilakukan penunjukan OPD perwakilan Pemkab. Buleleng  pada kegiatan EPSS 2025. Dalam hal ini Disdukcapil dan Dinas Kesehatan ditunjuk sebagai perwakilannya. Forum ini dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, serta pemangku kepentingan terkait secara virtual. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan sinkronisasi data antar sektor guna mendukung target pembangunan daerah.