"Saya hanya mengingatkan, selama ini kan pemkab yang sibuk menangani stunting, makanya lebih baik kita berikan insentif kepada desa yang bisa meningkatkan kinerjanya. Misalnya, jika di sebuah desa berhasil menurunkan angka stunting, maka akan diberikan penghargaan," ungkap Lihadnyana.

Menurut Lihadnyana, estimasi insentif yang akan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng kepada pemerintah desa bisa mencapai 400 juta rupiah, dengan total anggaran mencapai lebih dari 50 miliar rupiah. Penggunaan dana ini akan ketat diawasi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, dengan tujuan meningkatkan pelayanan masyarakat.

Selain insentif, Pemkab Buleleng juga memberikan dukungan tidak langsung berupa keringanan pajak bumi dan bangunan (PBB). Lihadnyana mengatakan bahwa tarif PBB sudah diturunkan melalui peraturan daerah yang dibahas bersama legislatif, dengan harapan memberikan keringanan kepada pemerintah desa.

Pada akhir sambutannya, Lihadnyana meminta seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Buleleng untuk bersatu dalam upaya mengatasi masalah stunting. Ia mengingatkan bahwa pemerintah pusat juga telah memberikan prioritas khusus terhadap stunting, dengan 17 kementerian dan lembaga yang terlibat. Pemerintah daerah di tingkat kabupaten juga memiliki 5 perangkat daerah yang terlibat dalam upaya pengentasan stunting.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfosanti, Ketut Suwarmawan, yang memberikan dukungan pada inisiatif ini.