Lokakarya ini secara resmi dibuka oleh Asisten I Setda Kabupaten Buleleng, Bapak I Gede Sandhiyasa, dengan menghadirkan tiga narasumber, yang berasal dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali.

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk upaya bersama untuk mengkaji peluang kebijakan yang tersedia dalam rangka pengakuan dan perlindungan wilayah adat, baik di daratan maupun wilayah pesisir dan laut. Hal ini penting mengingat masyarakat adat memiliki relasi yang kuat, sakral, dan historis dengan wilayah adatnya.

Namun demikian, hingga saat ini pengakuan formal dan perlindungan hukum atas wilayah adat, baik di darat maupun di laut, masih menghadapi berbagai tantangan kompleks, terutama ketika berbenturan dengan kepentingan lintas sektor dan kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada hak-hak masyarakat adat.