Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfosanti) Kabupaten Buleleng, Made Suharta turut mendampingi Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra dan Wakil Bupati Gede Supriatna dalam kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) hari ketiga di wilayah barat Kabupaten Buleleng, meliputi Kecamatan Seririt, Busungbiu, dan Gerokgak, Selasa (6/11).
Kegiatan dimulai dengan kunjungan ke SD Negeri 1 Bubunan, dilanjutkan dengan peninjauan proyek peningkatan jalan Dusun Sorga, Desa Lokapaksa–Ularan. Rombongan kemudian menuju Gedung Serbaguna Desa Lokapaksa untuk melaksanakan tatap muka bersama masyarakat setempat.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sutjidra dan Wakil Bupati Supriatna menyerahkan berbagai bantuan diantaranya paket sembako, alat bantu bagi penyandang disabilitas, bibit ternak, mesin pertanian, hingga bantuan peningkatan rumah swadaya. Total, ratusan bantuan disalurkan kepada masyarakat di tiga kecamatan tersebut.
Bupati Sutjidra menegaskan bahwa kunker ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum penting untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung serta melakukan evaluasi terhadap capaian pembangunan di lapangan.
“Kunker ini menjadi kesempatan bagi kami untuk melihat kondisi nyata masyarakat, sekaligus melakukan evaluasi agar hasil Musrenbang ke depan lebih tajam dan tepat sasaran,” ujar Bupati Sutjidra.
Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Buleleng berkomitmen untuk terus memperkuat pemerataan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan melalui berbagai program strategis yang berpihak pada peningkatan ekonomi rakyat.
Kegiatan ini turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Sekretaris Daerah, para Asisten, pimpinan OPD, para camat, kepala desa, dan masyarakat penerima bantuan.
Sebagai informasi, pada hari pertama dan kedua, Bupati dan Wakil Bupati Buleleng telah melaksanakan kunker di wilayah tengah dan timur, yakni Kecamatan Buleleng, Banjar, Sukasada, Sawan, Kubutambahan, dan Tejakula. Dari hasil kunjungan tersebut, berbagai program infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik dievaluasi langsung di lapangan, sekaligus menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran di tahun mendatang.