Diskominfosanti Buleleng Dukung Optimalisasi Pemungutan PBB -P2 Tahun 2025
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosanti) Kabupaten Buleleng turut serta dalam Rapat Pembahasan lanjutan Pansus II DPRD Kabupaten Buleleng terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Data Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi.
Rapat yang digelar di Ruang Rapat DPRD Buleleng, Selasa, (22/7) ini dipimpin langsung oleh Ketua Pansus II, Ni Kadek Turkini, S.H., bersama anggota tim pansus lainnya. Turut hadir perangkat daerah terkait, yaitu Inspektorat Daerah, Bappeda, Dinas PMD, Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, dan Bagian Hukum Setda Buleleng. Diskominfosanti hadir mewakili Kepala Dinas, yakni Sekretaris Dinas, Ibu Luh Putu Adi Ariwati, S.E., M.Pd., yang didampingi oleh Kabid Persandian dan Statistik.
Rapat ini menjadi ruang strategis untuk menghimpun masukan demi penyempurnaan substansi Raperda. Fokus utama pembahasan meliputi:
Pendefinisian Data Dasar: Penajaman makna dan cakupan data desa dan kelurahan presisi sebagai pondasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis data.
Integrasi Data Sektoral: Upaya menyatukan data lintas sektor ke dalam satu sistem informasi terintegrasi yang sinkron antara pusat dan daerah.
Mekanisme Verifikasi dan Validasi: Penegasan siapa melakukan apa dalam memastikan data yang dikumpulkan valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kebutuhan dan Jenis Data: Klarifikasi atas jenis data yang dibutuhkan oleh Pansus selaku pengusul, agar mampu menjawab kebutuhan pengambilan kebijakan yang presisi.
Diskominfosanti menegaskan komitmennya dalam mendukung implementasi Perda ini melalui penguatan infrastruktur digital, sistem informasi statistik daerah, serta pengelolaan metadata yang mendukung interoperabilitas lintas sektor.
Melalui regulasi ini, diharapkan Kabupaten Buleleng akan memiliki fondasi data yang lebih kokoh untuk mendukung perencanaan, pengambilan keputusan, hingga evaluasi kebijakan secara presisi.
