(0362) 21146
kominfosanti@bulelengkab.go.id
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Kominfosanti Buleleng Dukung Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral melalui Wawancara EPSS

Admin kominfosanti | 15 Juli 2026 | 45 kali

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfosanti) Kabupaten Buleleng turut berpartisipasi sebagai salah satu Tim Penilai Internal (TPI) dalam Zoom Meeting Wawancara Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) bersama Bappeda, Disdukcapil, dan Dinkes Kabupaten Buleleng. Kominfosanti diwakili oleh Kepala Bidang Persandian dan Statistik, Komang Ery Marta Pariata, beserta staf, Rabu (15/7).

Kegiatan ini merupakan salah satu tahapan dalam proses evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng yang melibatkan Tim Penilai Badan dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta perangkat daerah terkait.

Wawancara dilaksanakan untuk melakukan verifikasi dan pendalaman terhadap bukti dukung yang telah disampaikan oleh Tim Penilai Internal. Dalam sesi tersebut dibahas berbagai aspek penyelenggaraan statistik sektoral, mulai dari tata kelola data statistik, perencanaan kegiatan statistik, kualitas data, koordinasi antarperangkat daerah, hingga implementasi prinsip Satu Data Indonesia.

Tim Penilai Badan dari BPS menyampaikan sejumlah pertanyaan, klarifikasi, serta masukan terkait kesesuaian dokumen pendukung dengan kondisi implementasi di lapangan. Diskusi berlangsung secara interaktif sehingga menghasilkan pemahaman bersama mengenai capaian, tantangan, dan langkah-langkah perbaikan dalam penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Buleleng.

Melalui tahapan wawancara ini diharapkan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) dapat berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Hasil evaluasi nantinya akan menjadi bahan rekomendasi untuk memperkuat tata kelola statistik sektoral, sehingga mampu menghasilkan data yang berkualitas, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah