Kominfosanti Hadiri Seminar Penguatan Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terintegrasi
Dalam rangka mendorong peningkatan profesionalisme pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah serta memperkuat sinergi antarinstansi, Dewan Pengurus Wilayah Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (DPW IFPI) Bali menggelar Seminar dan Diskusi Panel bertajuk “Membangun Ekosistem Pengadaan Pemerintah Terintegrasi dengan Katalog dan Vendor Management System”. Kegiatan berlangsung di Hotel Grand Santhi, Denpasar, Kamis (12/11).
Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) IFPI Tahun 2026 sekaligus memperingati Hari Jadi DPW IFPI Bali. Seminar ini bertujuan membangun profesionalisme pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya di Provinsi Bali, serta mendorong terwujudnya proses pengadaan yang berintegritas, adaptif terhadap perkembangan teknologi, berorientasi pada manfaat, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Seminar dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, agar senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut menjadi landasan dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel yang menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Tinggi Bali, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali, serta Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali. Diskusi membahas berbagai aspek penguatan ekosistem pengadaan pemerintah, termasuk pemanfaatan katalog elektronik dan Vendor Management System sebagai bagian dari upaya mendorong integrasi serta peningkatan kualitas tata kelola pengadaan.
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfosanti) Kabupaten Buleleng turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut yang diwakili oleh Komang Agus Ariawan. Keikutsertaan ini menjadi bagian dari upaya memperluas wawasan dan memperkuat pemahaman terkait tata kelola pengadaan pemerintah yang profesional, transparan, serta selaras dengan perkembangan transformasi digital.
