Kepemimpinan dan Governance Kunci Keberhasilan Membangun e-Government

Bertempat di  Dinas Kominfosanti Buleleng, Jumat, 13 November 2020, Kepala Dinas Dr. Drs. I Ketut Suweca, M.Si. didampingi Kasi Tata Kelola SPBE Ketut Devi Paradika, S.Kom mengikuti kegiatan hari kedua Digital Government Capacity Building yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB RI bekerja sama dengan Ministry of the Interior and Safety (MOIS) Korea.

Materi pembelajaran hari ketiga berupa modul video yang dibawakan oleh narasumber dari Seoul national University Dr. SeokJin Eom dimana tujuan dari materi adalah peserta nantinya bisa memahami pentingnya kepemimpinan dan Governance sebagai faktor kunci keberhasilan membangun e-Government. Adapun yang dibahas dalam materi antara lain pentingnya kepemimpinan politik, pengtingnya e-Government Governance, studi kasus National Basic Computing Network Project, dan kondisi terkini e-Government Governance di Korea.

Kenapa kepemimpinan politik begitu penting dalam membangun e-Government, karena e-Government tidak bisa dibangun sekaligus, namun membutuhkan waktu yang lama, oleh karenanya adanya kepimpinan yang kuat akan mendorong e-Government akan berkembang dengan sukses. di Korea para Presiden terdahulu sangat antusias dan memiliki motivasi tinggi terkait e-Government karena yakin e-Government akan meningkatkan kapasitas administrasi, mendorong kehidupan ekonomi dan sosial di Korea.

Kenapa e-Government Governance sangat beerperan dalam mendorong e-Government, karena dengan e-Government Governance akan mendorong kolaborasi di antara berbagai agen yang terlibat dalam e-Government dan bisa memobilisasi segala sumber daya yang ada untuk membangun e-Government, dimana e-Government Governance yang tangguh akan bisa mengatasi segala hambatan yang muncul terkait e-Government. Sebagai contoh adalah terbentuknya national basic Information System Project di tahun 1980-an, berupa National Basic Information Steering Commitee yang dibentuk dan diawasi langsung oleh presiden dengan tugas menjalin kerja sama dan koordinasi dengan berbagai agen yang terkait, mendiskusikan dan mengkoordinasikan Master Plan untuk National Basic Information System Project. Kemudian dijabarkan juga studi kasus e-Government Special Commitee (eGSC) di Korea pada tahun 2001 untuk mendorong 11 inisiatif di bidang e-Government dalam rangka mengatasi semua permasalahan yang muncul dalam meningkatkan kualitas proses administrasi dan layanan publik.

Terakhir dijabarkan kondisi terkini e-Government Governance di Korea yang terdiri dari lembaga-lembaga berikut : Ministry of the Interior and Safety (MOIS), National Information Society Agency (NIA), Adnministrative and Public Institutions, dan Ministy of Strategy and Finance, dan dijabarkan pula semua tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga tersebut. (TK SDM SPBE/Ketut Devi  Paradika)