Dalam rangka penyusunan publikasi Kabupaten Buleleng Dalam Angka 2019, maka Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buleleng menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) pada hari Selasa (23/4) di Ruang Pertemuan Puri Saron Baruna Beach Cottage Pemaron. Kegiatan ini diikuti oleh 46 perwakilan Perangkat Daerah lingkup Pemkab Buleleng dan instansi/ lembaga vertikal lainnya.
Dalam sambutan pembukaannya, Kepala BPS Kabupaten Buleleng, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Kepala Seksi IPDS, Syahran Sulaiman, mengatakan bahwa tema yang diangkat dalam FGD kali ini adalah “Dengan Data Kita Bangun Bangsa” ditujukan untuk menyamakan persepsi tentang data-data umum maupun sektoral yang akan dipublikasikan kepada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan perbedaan data yang dapat membingungkan masyarakat. Pada dokumen Buleleng Dalam Angka 2019 yang akan menampilkan data akhir di tahun 2018, akan dipublikasikan 16 jenis data umum dengan memperhatikan beberapa hal, yakni: kesinambungan data yang dipublikasikan setiap tahunnya dan menggambarkan fenomena yang terjadi secara riil di Kabupaten Buleleng. Dalam kesempatan tersebut juga, BPS mengharapkan dukungan data dari masing-masing perangkat daerah di lingkup Pemkab. Buleleng dan instansi vertikal lainnya untuk dapat memberikan data-data yang dibutuhkan, sesuai dengan blangko permintaan data yang telah disampaikan. Pengumpulan data ini dilakukan pada saat FGD ke-2 yang akan dilaksanakan pada sekitar bulan Juni dan Juli.
Dalam diskusi yang dilaksanakan, Dinas Kominfosandi Kabupaten Buleleng, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kasubag. Perencanaan, FA Wawan Triyudawanto, ST., menyampaikan bahwa ada sejumlah data yang diminta oleh Pemerintah Pusat, melalui Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng yang tidak dimiliki oleh Dinas Kominfosandi, dan membutuhkan survey atau sensus untuk mendapatkannya, seperti: Jumlah pemilik telepon atau Hand Phone (HP), Jumlah rumah tangga yang menggunakan internet, dan sebagainya. Sehingga dibutuhkan tenanga dan biaya yang tidak sedikit untuk menggali data tersebut. Untuk itu dibutuhkan solusi dari BPS terkait persoalan tersebut. Pihak BPS pun akan melakukan koordinasi internal terlebih dahulu untuk memberikan solusi terkait kebutuhan data tersebut. (wawan-sekretrariat)