Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di wilayah Provinsi Bali, pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2019 di Hotel Sovereign Bali Kuta-Badung. Acara ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, dan dihadiri oleh Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB, Ronald Andrea Annas, Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, Bupati Tabanan, Eka Wiryastuti, dan sejumlah pimpinan Perangkat Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-Bali.
Dalam sambutanya, Sekda Bali menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali beserta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali telah menunjukkan tingkat kinerja diatas rata-rata nasional. Selain itu juga dari segi tata kelola pemerintahan, hampir semua Kabupaten/Kota juga sudah meraih WTP, bahkan sampai berkali-kali dan setiap tahun makin meningkat nilainya. Namun sayangnya hasil penilaian AKIP masih belum sesuai dengan harapan. Untuk itu diharapkan bimbingan dan pendampingan dari Kemen PAN-RB untuk mencapai nilai kinerja yang lebih baik.
Asdep Bapak Ronald dalam paparannya menyampaikan bahwa secara umum kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan kinerja pemerintahan terutama di daerah. Provinsi Bali merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang seluruh Kabupaten/Kotanya memperoleh nilai AKIP minimal B, dimana 2 Kabupaten/Kota memperoleh nilai BB sedangkan 7 Kabupaten lainnya masih B. Dari 7 kabupaten tersebut 3 kabupaten yang berpotensi mendapatkan nilai BB, yaitu: Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Gianyar. Untuk itu, ketiga kabupaten ini akan langsung dinilai oleh Tim dari Kementerian PAN-RB.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng, Dr. Drs. I Ketut Suweca, M.Si., yang hadir pada acara tersebut, didampingi oleh Sekretaris Dinas, Made Suharta, S.Kom., MAP., dan Kasubag. Perencanaan, FA Wawan Triyudawanto, ST. Dinas Kominfosandi sendiri menjadi salah satu 20 Perangkat Daerah yang akan melakukan pemaparan SAKIP pada saat penilaian yang dilakukan Kemen PAN-RB. (wan-sekretariat)