Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng gelar rapat evaluasi dan koordinasi terkait implementasi e-Government serta pengembangan e-government di Pemkab. Buleleng. Kegiatan ini dilaksanakan di Rumah Makan Manalagi. Jl. Teleng Singaraja (7/12/17). Dibuka Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Buleleng, Drs. Ketut Asta Semadi, MM, yang dalam sambutannya menyampaikan beberapa penekanan antara lain bahwa Perbup 41 Tahun 2016 tentang pemanfaatan sarana prasarana TIK terutama dalam hal integrasi data dan infrastruktur perlu lebih diperhatikan dan dilaksanakan. selain itu disampaikan agar terus berusaha secara maksimal dalam mengimplementasikan e-government.
Sementara Kepala Bidang e-Government Dinas Kominfosandi, Ngakan Gde Dwi Dharma Yudha, SE menjelaskan beberapa hal antara lain tentang pendampingan dari Diskominfosandi di beberapa SKPD antara lain aplikasi sicantik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, pendampingan aplikasi di Bagian Layanan Pengadaan, pendampingan aplikasi ERK di BKPSDM, aplikasi SAKIP di Bagian Organisasi, pendampingan aplikasi sideka/sistem desa dan kawasan/ SID di DPMD. Lebih lanjut Ngakan menjelaskan bahwa sudah ada pakta integritas yang disepakati antara Pemkab Buleleng dengan KPK dalam hal transparansi dan pencegahan korupsi, dimana Inspektorat dan Kominfosandi yang akan menjadi leading sektornya di daerah, dimana untuk transparansi dan pencegahan korupsi KPK menekankan untuk dioptimalkannya penggunaan sistem informasi dan juga KPK akan terus memonitor agar di daerah mulai menerapkan versi LPSE yang lebih baru dalam hal pengadaan barang dan jasa, disampaikan juga perlu mengunakan aplikasi yang sudah ada oleh KPK sehingga terjadi penghematan anggaran dan juga masalah integrasi data dan bandwidth internet.
Hadir sebagai narasumber dari Universitas Pendidikan Ganesha ( Undiksha) dan relawan TIK Bali. Narasumber dari Undiksha, A.A Gede Yudhi Paramartha, S.Kom. M.Kom dalam paparannya menekankan pentingnya integrasi data baik dengan berbasis web service/api maupun yang lainnya. Dicontohkan seperti yang dilakukan di kampus undiksha dengan menyatukan berbagai sistem informasi yang ada di setiap jurusan dan fakultas sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas dalam beberapa hal seperti renumerasi, pembayaran spp dan perlu dibentuk peran government chief information officer(GCIO) di daerah. Sementara narasumber dari relawan TIK Bali, I Gede Putu Krisna Juliharta ST. M.T, menekankan pentingnya sumber daya manusia, karena walau kita memiliki sistem informasi yang sangat canggih tidak akan berjalan optimal jika tidak didukung sumber daya yang handal. Selain itu pentingnya data yang merupakan sumber data utama e-government sehingga implementasi e-government maksimal.