Ketua TKPK Buleleng Gelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Buleleng menggelar Rapat Koordinasi TKPK yang dihadiri oleh Kepala OPD terkait Lingkup Pemkab. Buleleng, Camat se-Kabupaten Buleleng, BUMN dan BUMD Kabupaten Buleleng. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Pertemuan Unit IV Kantor Bupati Buleleng pada hari Senin, (17/4).

Dalam rapat tersebut, Kepala Sekretariat TKPK Buleleng Ir. Putu Gde Yasa melaporkan jumlah penduduk miskin Buleleng tahun 2010 sampai dengan 2015 secara akumulatif mengalami penurunan dari 45,90 ribu juwa menjadi 40,03 ribu jiwa dengan presentase penurunan tingkat kemiskinan dari 7,34% menjadi 6,74% di tahun 2015. Gde Yasa menerangkan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan agenda pokok pembangunan Pemkab. Buleleng, sebagaimana termuat pada RPJMD Tahun 2012 sampai dengan 2017. Dalam RPJMD 2012-2017 telah dirancang adanya penurunan kemiskinan dari 6,71% tahun 2013 menjadi 2,81% di tahun 2017. Selain itu, dijelaskan juga tujuan dari rapat koordinasi TKPK antara lain untuk menghimpun berbagai masukan atas evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan tahun 2016, untuk mendapatkan bahan dan masukan dalam rangka efektifitas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2017. 
Sementara itu, Wabup dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG yang sekaligus merupakan Ketua TKPK Kab. Buleleng dalam arahannya meminta kepada seluruh TKPK agar memanfaatkan Basis Data Terpadu (BDT) Program Perlindungan Fakir Miskin (PPFM) tahun 2015 sebagai acuan dalam merancang program dan sasaran penanggulangan kemiskinan, serta mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program, sehingga kemiskinan dapat diturunkan secara signifikan mengacu pada target RPJMD Kab. Buleleng Tahun 2012-2017. Sutjidra menerangkan program penanggulangan kemiskinan sejak tahun 2012 hingga tahun 2016 telah dilaksanakan dengan baik, antara lain: JAMKESMAS, JKBM/Integrasi JKN, Program Keluarga Harapan (PKH), Bea Siswa Miskin (BSM), Bedah Rumah/ Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, BES, Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan dan lainnya dengan memprioritaskan sasarannya kepada rumah tangga miskin atau penduduk miskin. Selain itu, dijelaskan pula pada bidang pendidikan sudah dilakukan penanganan yang baik yaitu pelaksanaan pendidikan kepada 110 orang yang putus sekolah, sehingga kembali bisa mengenyam pendidikan.
Selanjutnya, dipenghujung arahanya meminta kepada seluruh TKPK dan peserta rapat untuk berkoordinasi lebih baik secara berkesinambungan, dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi TKPK Buleleng dalam memantapkan sasaran program penanggulangan kemiskinan. Diminta juga untuk melakukan pengamatan kepada penduduk miskin yang sudah menerima bantuan agar penggunaannya tepat guna, sehingga kedepannya tidak lagi kembali menjadi penduduk miskin. (Agst)