Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Pemetaan Rawan Konflik

Pembahasan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial tahun 2018 dan Pemetaan rawan konflik tahun 2018 menjadi agenda rapat koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Buleleng. Rapat yang diilaksanakan di ruang rapat Kantor MMDP Kab. Buleleng  Jl. Abimanyu No. 1 Singaraja (19/12/17)  dihadiri oleh perwakilan dari beberapa SKPD di Pemkab. Buleleng dan instansi vertikal dari Polres, Kodim, Kajari dan Kantor Pertanahan. Acara rapat dibuka dan dipimpin oleh Kasubdit Penanganan Masalah Situasi Daerah, Badan Kesbangpol Kab. Buleleng. Dalam acara tersebut pihak Kesbangpol menjelaskan bahwa periode tahun 2017, di Kab. Buleleng tidak terjadi konflik-konfilk sosial yang menonjol, kalaupun ada hanya konflik-konflik kecil yang sifatnya internal, dimana semuanya bisa ditangani dengan cepat oleh Badan Kesbangpol dengan melibatkan semua instansi yang terkait baik dengan cara persuasif/kekeluargaan maupun mediasi. Sementara di tahun 2018 mendatang merupakan tahun politik dimana akan dilaksanakan pemilihan Gubernur Bali sehingga berpotensi rawan terjadinya konflik-konflik sosial. Sehingga diperlukan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Masing-masing peserta rapat memberikan masukan terkait dengan rencana aksi untuk penanganan konflik-konflik sosial di Kab. Buleleng. Dari beberapa pendapat yang masuk sebagian besar menekankan kepada konflik yang diakibatkan oleh sengketa batas wilayah, permasalahan adat dan agama, dan juga konflik-konflik kecil karena minuman keras atau narkoba. Melalui rencana aksi ini diharapkan konflik sosial ini bisa diminimalisir. Sementara perwakilan Polres Buleleng menyinggung pula keadaan Bali umumnya dan Buleleng khususnya dengan adanya erupsi Gunung Agung yang secara tidak langsung juga memberikan dampak sosial dan ekonomi. Terkait dengan pemberitaan atau informasi erupsi gunung agung, diharapkan agar Dinas Kominfosandi Buleleng bisa menyebarkan informaasi-informasi untuk meng-counter banyak berita-berita hoax/bohong yang beredar terkait dengan erupsi Gunung Agung yang mena berita hoax tersebut sangat mempengaruhi pariwisita Bali umumnya dan Buleleng khususnya. 

Dalam Acara dimaksud para peserta diminta mengumpulkan rencana aksi 2018 untuk penanganan dan pencegahan konflik sosial sesuai dengan format yang telah diberikan. Data-data tersebut akan dirangkum dan dijadikan bahan evaluasi guna menjaga keamanan dan ketertiban di Kab. Buleleng. Data yang dimaksud bisa berupa kegiatan fisik atau sosialisasi.

Hadir mewakili Dinas Kominfosandi Kab. Buleleng,  Kasi Tata Kelola e-Government Ketut Devi Paradika, S.Kom